Perekonomian
Indonesia Saat Ini
JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meyakinkan kepala daerah bahwa situasi ekonomi saat ini jauh berbeda dibandingkan krisis yang terjadi pada tahun 1998 dulu. Jokowi bahkan menyebut pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2015 bisa mencapai 4,85 persen dan inflasinya hingga akhir tahun bisa ditekan sampai di bawah 4 persen.
"Sekarang kita lihat, keadaan ekonomi kita banyak yang khawatir, banyak yang ngomong kita krisis ekonomi. Bapak, Ibu, harus lihat angka. Kita ini kalau terima tamu, mereka acung jempol ke Indonesia. Saya ingin tunjukkan posisi angka karena orang sering ditakuti dengan membandingkan 1998," ujar Jokowi saat memberikan pemaparan kepada ratusan kepala daerah di Istana Negara, Rabu (21/10/2015).
Jokowi mengatakan, berdasarkan prediksi Bank Indonesia (BI), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga akan meningkat menjadi 4,85 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni 4,67 persen. Sementara itu, pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai minus 13 persen.
Sementara itu, dilihat dari inflasi, pada tahun 1998, inflasi pada saat itu mencapai 82 persen, sedangkan saat ini inflasi masih di bawah 5 persen.
Berdasarkan perkiraan BI, sebut Jokowi, hingga akhir tahun 2015, inflasi terjaga di bawah 4 persen.
"Padahal, tahun sebelumnya saja 8,5 persen. Hal ini bisa dicapai kalau harga bisa dikendalikan. Ada barang naik langsung diintervensi. Oleh sebab itu, saya saran minta agar setiap daerah itu ada anggaran intervensi kalau ada barang-barang yang ada kenaikan, suplai demand diatur oleh pemda," kata dia.
Untuk nilai tukar, lanjut Jokowi, pada tahun 1998, nilai kurs rupiah mencapai Rp 16.600, melonjak jauh dari yang sebelumnya berada di level Rp 2.000. Sementara itu, saat ini, nilai tukar ada di level Rp 13.600.
"Tapi, pas saya masuk ada di level Rp 12.500, kenaikannya kurang lebih 8 persen. Beda. Ini 8 persen, dulu 800 persen," ujar dia.
Selain itu, dilihat dari faktor kredit macet juga disebutkan Jokowi sangat berbeda. Jika pada tahun 1998 non performing loan (NPL) atau kredit macet mencapai 30 persen, saat ini hanya berkisar 2,6 persen-2,8 persen.
"Jadi, Bapak, Ibu, jangan nanti di medsos isu-isu ditanggapi dan Bapak, Ibu, pidato kita dalam keadaan krisis, krisis bagaimana? Sebanyak 4,6 persen kok krisis. Jangan ikut-ikut seperti itu. Kita ini harus menatap ke depan, optimistis," ucap Jokowi.
Direktur Eksekutif Mandiri Institute
Destry Damayanti mengatakan permasalahan yang dihadapi sekarang dibandingkan
kondisi pada 2008 dan 2009 sangat berbeda karena kondisi perekonomian saat ini
justru lebih kompleks.
Pada 2008, Indonesia masuk dalam
kondisi krisis akibat kasus perumahan di Amerika Serikat (AS).
"Ekonomi Indonesia pada 2009
tumbuh 4,5% karena banyak aliran masuk ke Indonesia, dengan harga komoditas
yang naik, mempengaruhi pendapatan masyarakat. Memang ekonomi global buruk,
tapi ada booming komoditi," ujarnya di Plaza Mandiri, Senin (21/9/2015).
Saat krisis 2008, kondisi
perekonomian nasional masih kuat dengan harga komoditas yang tinggi mendorong
investasi di dalam negeri.
Indonesia yang bergantung pada
komoditas saat itu juga memperoleh keuntungan karena banyak wilayah bergantung
pada komoditas. Komoditas inilah membuat pendapatan dan daya beli masyarakat
menjadi meningkat.
"Booming komoditi memang high
leverage, jadi leverage-nya memang tinggi sehingga sektor keuangan ada
likuiditas. Apalagi ada stimulus, mereka tidak mungkin taruh lagi di sektor
keuangan," katanya.
Destry menuturkanharga komoditas ini
tertekan dan menurun sejak 2012 sehingga ekonomi Indonesia mengalami
deselerasi.
Sebab, para investor menyadari
pelemahan ekonomi global membuat orang menarik investasi pada komoditas.
"Orang sadar ternyata komoditas
naik tidak ada alasannya. Global demand tidak ada. Orang justify, orang
berpikir tidak masuk akal," ucapnya.
Pada saat yang sama, tambah Destry,
terjadi normalisasi kebijakan moneter dimana pengurangan stimulus atau
tappering off dilakukan sejak 2013.
Tak hanya itu, kondisi melemahnya
perekonomian China juga memperkeruh perekonomian nasional. Pemerintah China pun
memutuskan untuk mendevaluasi mata uang Yuan.
"Yuan masih over value, secara
fundamental dan artinya ekonomi domestik belum recovery akan dorong ekspornya,
ekspor meningkat. Amerika yang recover akan mundur lagi makanya The Fed
menaikan bunga mundur," tutur Destry.
Dengan kondisi global yang masih
belum membaik, dia menyarankan agar pemerintah memberikan strategi yang tepat
seperti menggerakan reindustrilisasi dan mendorong konsumsi dalam negeri.
"Ini kondisi tidak mudah. Jadi
strategi yang diambil pemerintah harus bertumpu domestik ekonomi. Kita harus
sangat jeli melihat sektor apa yang harus didorong ke depan. Ini perlu suatu
terbosoan," ujar Destry.
Dalam laporan Bank Dunia bertajuk Indonesia Economic
Quarterly edisi Maret 2016 mengemukakan bahwa kehadiran investasi swasta sangat
diperlukan untuk mendongkrak ekonomi
Indonesia.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chaves mengatakan, belanja pemerintah untuk infrastruktur telah mendorong pertumbuhan bergerak perlahan, diperkirakan mencapai 5,1% untuk 2016.
Namun, pertumbuhan pendapatan yang lebih lemah dari yang diperkirakan dan terus menurunnya harga komoditas menimbulkan risiko bagi kelangsungan investasi pemerintah. Karena itu, kehadiran investasi swasta sangat diperlukan untuk perbaikan ekonomi.
"Indonesia masih menikmati angka pertumbuhan yang rata-rata lebih tinggi dari kebanyakan negara pengekspor komoditas lain, akibat melambatnya pertumbuhan global. Tapi pertumbuhan di bawah 6% tidak cukup untuk menampung 3 juta anak muda Indonesia yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya," kata dia dalam siaran pers yang diterima Sindonews di Jakarta, Selasa (15/3/2016).
Menurutnya, perbaikan ekonomi yang lebih tangguh butuh investasi swasta yang kuat dan reformasi kebijakan yang komprehensif dan keberlanjutan guna memperbaiki iklim usaha. "Investasi oleh pemerintah pusat bertambah pada 2015 sebesar 42%. Sebaliknya, pertumbuhan investasi sektor swasta tetap di bawah harapan," ujarnya.
Sementara, belanja konsumen bertumbuh namun tidak secepat beberapa tahun lalu, seiring tingginya inflasi harga makanan memangkas belanja. Volume ekspor dan impor terus menurun, dan pendapatan ekspor berkurang 14,4% dari angka 2014. Pendapatan minyak dan gas berkurang 42% tahun per tahun (year on year), pendapatan batu bara berkurang 26,5% dan pendapatan minyak sawit berkurang 19,3%.
Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop menambahkan, penurunan harga komoditas yang terus terjadi mengingatkan pentingnya diversifikasi ekonomi menuju sektor manufaktur dan jasa. Khususnya pariwisata, yang dapat menyediakan pekerjaan dengan gaji dan ketrampilan yang lebih tinggi.
Meski demikian, sektor manufaktur juga ikut terkena imbasnya, dengan ekspor menurun di angka 13,4% per tahun, dan pembangunan infrastruktur untuk pariwisata tidak memadai.
"Indonesia punya banyak industri yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan, termasuk manufaktur. Tapi sektor-sektor ini menghadapi banyak tantangan regulasi. Pemerintah tengah menjalankan berbagai reformasi dalam enam bulan terakhir ini. Namun, beberapa langkah tambahan mungkin dapat meyakinkan para investor dan memperkuat upaya investasi," tandasnya.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chaves mengatakan, belanja pemerintah untuk infrastruktur telah mendorong pertumbuhan bergerak perlahan, diperkirakan mencapai 5,1% untuk 2016.
Namun, pertumbuhan pendapatan yang lebih lemah dari yang diperkirakan dan terus menurunnya harga komoditas menimbulkan risiko bagi kelangsungan investasi pemerintah. Karena itu, kehadiran investasi swasta sangat diperlukan untuk perbaikan ekonomi.
"Indonesia masih menikmati angka pertumbuhan yang rata-rata lebih tinggi dari kebanyakan negara pengekspor komoditas lain, akibat melambatnya pertumbuhan global. Tapi pertumbuhan di bawah 6% tidak cukup untuk menampung 3 juta anak muda Indonesia yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya," kata dia dalam siaran pers yang diterima Sindonews di Jakarta, Selasa (15/3/2016).
Menurutnya, perbaikan ekonomi yang lebih tangguh butuh investasi swasta yang kuat dan reformasi kebijakan yang komprehensif dan keberlanjutan guna memperbaiki iklim usaha. "Investasi oleh pemerintah pusat bertambah pada 2015 sebesar 42%. Sebaliknya, pertumbuhan investasi sektor swasta tetap di bawah harapan," ujarnya.
Sementara, belanja konsumen bertumbuh namun tidak secepat beberapa tahun lalu, seiring tingginya inflasi harga makanan memangkas belanja. Volume ekspor dan impor terus menurun, dan pendapatan ekspor berkurang 14,4% dari angka 2014. Pendapatan minyak dan gas berkurang 42% tahun per tahun (year on year), pendapatan batu bara berkurang 26,5% dan pendapatan minyak sawit berkurang 19,3%.
Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop menambahkan, penurunan harga komoditas yang terus terjadi mengingatkan pentingnya diversifikasi ekonomi menuju sektor manufaktur dan jasa. Khususnya pariwisata, yang dapat menyediakan pekerjaan dengan gaji dan ketrampilan yang lebih tinggi.
Meski demikian, sektor manufaktur juga ikut terkena imbasnya, dengan ekspor menurun di angka 13,4% per tahun, dan pembangunan infrastruktur untuk pariwisata tidak memadai.
"Indonesia punya banyak industri yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan, termasuk manufaktur. Tapi sektor-sektor ini menghadapi banyak tantangan regulasi. Pemerintah tengah menjalankan berbagai reformasi dalam enam bulan terakhir ini. Namun, beberapa langkah tambahan mungkin dapat meyakinkan para investor dan memperkuat upaya investasi," tandasnya.
